Realitas Pemberantas Pengemis di Indonesia

Ciputat - Puluhan pasang mata menatap iba wanita Paruh baya yang duduk di depan masjid Fathullah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Beralaskan kardus, wanita tersebut meminta belas kasihan orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar masjid. Namanya adalah Titin. Wanita yang ketika Jum’at (13/3) itu mengenakan batik berwarna hitam kuning pudar, dan samping panjang yang dililitkan di kepalanya.

Seusai solat Jum’at, terlihat beberapa orang memberikan beberapa uang recehan kepada wanita tersebut. Titin mengaku, dia dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebesar 20 ribu hingga 40 ribu dalam sehari. ” Didalem sih banyak orang, tapi ngasih kga” ujar Titin, Jum’at (13/3) seraya membetulakn tempat duduknya. Uang yang diperolehnya, lanjutnya, hanya untuk makan sehari dan untuk ngaji.

Titin berangkat dari rumahnya, Pondok Petung sekitar jam sembilan pagi dan kembali ke rumahnya pukul dua siang menggunakan angkutan umum. Jika jalanan lancar dia hanya membutuhkan waktu satu jam untuk sampai di depan masjid Fathullah. Namun, tak setiap hari dia meminta-minta. Dia hanya sanggup pergi pada hari Kamis dan Jum’at saja. Hal itu bukan tanpa alasan, dia beralsan bahwa hari Kamis dan Jum’at banyak orang yang berada di sekitar Masjid. “Ya kan kalo hari Kamis Jum’at rame disini,” ucapnya.

Fenomena yang dialami Titin sangat tidak sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah nyata bagi fenomena seperti Titin. Karena Titin hanyalah satu dari banyak fenomena yang terjadi di Indonesia.

Disaat pemerintah tengah sibuk dengan polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri) seharusnya pemerintah tidak melupakan rakyat. Karena sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengacu kepada UUD tersebut, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Apalagi jika kita mengingat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sebentar lagi akan bergulir.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini terdapat 13,7 juta fakir miskin di Indonesia. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistika (BPS) mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 35 juta orang. Namun Bank Dunia menyebutkan ada 100 juta jiwa, jauh lebih besar dari yang disebutkan BPS.

Jika kita mengacu kepada data-data tersebut maka UUD Pasal 34 ayat 1 yakni fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negera, belum pemerintah realisasikan.

-Yudi Setiadi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (11140340000036)-